DKI Bakal Jadi Pusat Gedung Hijau di Indonesia

0
Sumber Foto: /Hafidz Mubarak A./ama/15

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan Kota Jakarta bisa menjadi pusat gedung hijau di Indonesia. Masih minimnya bangunan di Jakarta yang menerapkan green building atau gedung hijau, maka Pemprov DKI menggelar Lokakarya Grand Design Green Building di Balai Kota DKI, Rabu (18/5) hari ini.

Lokakarya yang diikuti dari kalangan instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi ini dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Djarot mengatakan penerapan green building berangkat dari visi Pemprov DKI menjadikan kota Jakarta sebagai pusat bangunan gedung hijau di Indonesia.

“Pembangunan green building salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global dari pengoperasian gedung-gedung bertingkat. Sudah saatnya Jakarta menjadi pusat bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Djarot saat membuka acara Lokakarya Grand Desain Green Building di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (18/5).

Pembangunan gedung hijau sangat penting, lanjutnya, mengingat semakin meningkatnya konsumsi air dan penggunaan listrik di Jakarta.

“Kalau ini dibiarkan terus menerus, kita bisa mengalami kelangkaan air. Akibatnya banyak yang menggunakan air tanah. Yang membawa dampak penurunan muka tanah,” ujarnya.

Diungkapkannya, penentuan grand design green building ini telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan emisi gas rumah kaca yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 131 tahun 2012.

Melalui rencana aksi tersebut, diharapkan pada tahun 2030, penyelenggaraan bangunan hijau atau green building di DKI Jakarta ditargetkan telah mendapatkan konversi energi, konversi air dan penurunan emisi gas C02 masing-masing 30 persen.

“Guna mencapai target tersebut, dibuat grand design yang diterapkan secara berkesinambungan. Mulai dari tahun 2018, lalu 2020, dilanjutkan ke 2025 hingga akhirnya 2030,” tuturnya.

Strategi implementasi target ini akan diterapkan pada enam area. Mulai dari kebijakan atau regulasi, peningkatan kapasitas, sistem manejemen data, pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan pengendalian serta strategi komunikasi dan pengembangan jejaring.

TINGGALKAN KOMENTAR