Pemprov DKI Jakarta Kukuhkan Posisi Sebagai Center of Exellence Bangunan Gedung Hijau

0

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengukuhkan posisinya sebagai Center of Exellence untuk bangunan gedung hijau, Rabu (14/9). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen untuk mengurangi konsumsi energy, air dan emisi CO2 dari bangunan gedung di Jakarta masing-masing hingga 30 persen pada tahun 2030, atau yang dikenal dengan komitmen 30:30. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari ditertibkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau yang merupakan pertama di Indonesia dan Asia Pasifik.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan kembali pentingnya penanganan perubahan iklim secara serius. Menurutnya, Jakarta sebagai Center of Excellence telah berhasil membuktikan bahwa kebijakan bangunan gedung hijau seperti yang tertuang dalam Pergub No. 38 tahun 2012 memiliki dampak yang nyata. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, lebih dari 260 gedung dengan total luas hampir 15 juta persegi telah mematuhi peraturan ini. “Angka ini setara dengan total potensi pengurangan efek gas rumah kaca mencapai 605 ribumetrik ton/tahun, potensi penghematan energy lebih dari 850 ribu MWh/tahun dan penghematan listrik hingga US$ 68,3 juta,” jelasnya.

Dalam mengimplementasikan Komitmen 30:30, Pemprov DKI Jakarta turut pula didukung oleh International Finance Corporation (IFC). Sebagai anggota Kelompok Bank Dunia IFC telah mendukung Pemprov DKI Jakarta sejak 2011 melalui Indonesia Green Building Project. Melalui pendanaan hibah dari Pemerintah Swiss dan Hongaria, proyek ini bertujuan untuk mempromosikan efisiensi energy pada bangunan gedung melalui penerapan progresif peraturan bangunan gedung hijau. Hal ini juga selaras dengan agenda Pemerintah Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca hingga 29% pada 2030.

Country Manager IFC, Azam Khan menyatakan kebanggaannya dapat menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam melopori inisiatif ini. Di Indonesia, sekitar 27% dari total konsumsi energi pada tahun 2004 dihabiskan oleh sektor gedung bangunan. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 40% pada tahun 2030 dimana mayoritas gedung tersebut berada di Jakarta. IFC mencatat hingga sepertiga dari konsumsi energi dan air yang dipakai gedung-gedung di Indonesia termasuk Jakarta dapat dikurangi melalui desain dan pengelolaan gedung yang lebih baik. “Langkah yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta tidak hanya akan meningkatkan efisiensi energy namun juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur perumahan dan gedung yang ramah lingkungan,” ungkap Azam.

Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan “Grand Design Implementasi Bangunan Gedung Hijau Jakarta” yang akan dijadikan referensi utama dan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam bersinergi untuk mencapai Komitmen 30:30. Untuk mempermudah akses informasi, juga diluncurkan situs www.greenbuilding.jakarta.go.id dan panduan pengguna (user guide) mengenai Jakarta Green Building. “Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai Komitmen 30:30. Melalui dukungan IFC, kami menyediakan berbagai perangkat praktis sehingga mempermudah penerapan standar bangunan gedung hijau di Jakarta,” imbuh Basuki.

Baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta menetapkan Bangunan Rusunawa Daan Mogot sebagai wilayah percontohan Green Building. Proyek tersebut akan mematuhi segala persyaratan dan prinsip bangunan gedung hijau seperti yang tertera dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No 38 Tahun 2012, terutama dalam aspek efisiensi energi dan air, kualitas udara dalam ruang dan manajemen limbah, pelaksanaan konstruksi dan manajemen operasional. Melalui proyek ini diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa bangunan sederhana pun mampu untuk memberikan dampak positif pada lingkungan dan penghematan secara ekonomis melalui pembayaran biaya listrik dan air yang lebih efisien setiap bulannya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR